 |
| Caption : Bupati OKI H Muchendi Mahzareki dan kepala OPD OPD nya saat menerima kunjungan anggota DPR-RI H Wahyu Sanjaya dikantor bupati OKI. |
OKI, transkapuas.com — Sinar pagi yang menembus jendela ruang rapat Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi saksi hadirnya harapan baru. Selasa pagi (8/4/2025), suasana hangat terasa saat Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menerima kunjungan kerja Anggota DPR RI dari Dapil Sumsel II, H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.
Kunjungan itu bukan sekadar seremoni biasa. Di tengah tantangan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran nasional, momen ini menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam balutan diskusi yang terbuka, keduanya menyatukan visi untuk mendorong pembangunan OKI agar tetap berjalan, meski dengan keterbatasan anggaran.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat merupakan jawaban atas tantangan pembangunan. Mereka hadir bukan hanya membawa semangat silaturahmi, tetapi juga komitmen nyata,” ujar Muchendi, dengan nada penuh harap.
Menurutnya, Pemkab OKI sudah bergerak cepat menyesuaikan diri dengan kebijakan nasional. Anggaran yang dulunya banyak terserap dalam kegiatan seremonial kini dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Di sisi lain, kondisi jalan dan jembatan di sejumlah wilayah OKI menjadi perhatian serius. Kerusakan yang terjadi bukan hanya menyulitkan akses warga, tapi juga menahan laju pertumbuhan ekonomi lokal.
“Saya berharap dengan adanya komunikasi aktif dengan pusat, terutama DPR RI, kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur bisa segera direalisasikan,” tambah Muchendi.
Wahyu Sanjaya, yang duduk di Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perencanaan pembangunan, mengakui betapa beratnya tantangan yang dihadapi daerah seperti OKI. Ia tak sekadar datang sebagai pejabat, tapi sebagai wakil rakyat yang ingin mendengar langsung denyut nadi kebutuhan masyarakat.
“Kunjungan ini bukan hanya formalitas. Ini bentuk komitmen kami menyerap dan menyuarakan aspirasi daerah ke tingkat pusat. Kita tahu fiskal terbatas, tapi bukan berarti daerah harus stagnan,” ujar Wahyu.
Ia menyoroti masalah klasik yang masih membelit: keterlambatan penyaluran dana dari pusat dan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, hal ini tak bisa dibiarkan terus terjadi, terutama bagi daerah luas seperti OKI yang punya kebutuhan infrastruktur mendesak.
“Saya akan perjuangkan alokasi yang lebih adil. Daerah seperti OKI tidak boleh tertinggal hanya karena distribusi anggaran yang kurang berpihak,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Wahyu juga mengajak pemerintah daerah untuk membuka ruang komunikasi lebih luas. Baik secara formal melalui jalur kelembagaan, maupun informal melalui jejaring personal yang selama ini kerap menjadi pintu solusi tercepat.
“Jangan sampai kebutuhan masyarakat tertunda hanya karena kurangnya koordinasi. Komunikasi itu kunci. Kita harus bangun sinergi yang berkelanjutan,” tuturnya.
Kunjungan kerja itu ditutup dengan optimisme. Sebuah tekad bersama bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti membangun. Dengan kolaborasi erat antara pusat dan daerah, masa depan OKI di tengah tantangan fiskal tetap bisa ditata dengan langkah-langkah strategis dan konkret.
( Mas Tris)
