 |
| Caption ; kebersamaan dan kehangatan OPD OPD bersama bupati OKI , ditengah rakyat OKI terzolimi cari makan pagi untuk sore begitu sebaliknya. |
OKI, transkapuas.com – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab OKI), Sumatera Selatan, mengalami defisit anggaran yang mencapai Rp560 miliar. Di tengah kondisi tersebut, kebijakan seragam yang diberlakukan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) OKI justru menjadi sorotan publik.
Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan, mengingat baru pertama kali terjadi dalam satu dekade terakhir. Beberapa pihak mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut di saat keuangan daerah sedang mengalami tekanan.
Salim Kosim dari Prisma Sumsel menilai kebijakan seragam ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran. “Seharusnya fokus utama pemerintah adalah mencari solusi terhadap defisit anggaran. Kebijakan seperti ini justru menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat,” ujarnya, Rabu (2/4/2025).
Ia menambahkan, kebijakan tersebut terkesan seremonial tanpa substansi yang jelas. “Di tengah kondisi keuangan yang sulit, pejabat justru lebih sibuk menyamakan pakaian dengan bupati. Ini menunjukkan bagaimana pemerintah lebih mengutamakan tampilan luar dibandingkan kerja nyata dalam mengatasi krisis,” tegasnya.
Hifson Munandar dari Rakyat Indonesia Berdaya (RIB) Sumatera Selatan, turut mengkritisi kebijakan ini. Menurutnya, langkah pemerintah daerah seharusnya lebih mengedepankan efisiensi anggaran ketimbang hal-hal yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat. “Masyarakat butuh kepastian terkait program pembangunan dan kesejahteraan, bukan sekadar kebijakan simbolis seperti seragam OPD. Pemerintah harus lebih transparan dalam mengelola anggaran dan fokus pada solusi nyata,” ujarnya.
Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten OKI belum memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan seragam OPD. Beberapa pejabat yang dikonfirmasi hanya menyebut bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kebersamaan dalam pemerintahan. “Ini adalah bagian dari solidaritas dan kekompakan di lingkungan pemerintahan daerah,” ujar salah satu pejabat yang enggan disebutkan namanya.
Di sisi lain, defisit anggaran yang cukup besar menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas program pembangunan dan pelayanan publik di OKI.
Sejumlah kalangan menilai bahwa pemerintah daerah perlu lebih transparan dalam pengelolaan keuangan serta mengambil langkah konkret untuk mengatasi defisit, daripada mengeluarkan kebijakan yang dianggap tidak berdampak langsung pada pengurangan beban anggaran.
Publik kini menanti respons pemerintah daerah dalam menangani defisit ini, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik meski berada dalam tekanan anggaran.( Mas Tris)
