 |
| Caption ; sejumlah nasabah unit bank BRI pampangan menyampaikan aspirasi di cabang Bank BRI Kayuagung. |
OKI, transkapuas.com – Sejumlah nasabah Bank BRI Cabang Pampangan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bank BRI KCP Kayuagung, Rabu (27/3), menuntut pengembalian dana yang diduga dicairkan secara ilegal oleh oknum bank. Mereka juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus yang telah merugikan warga.
Aksi tersebut berujung pada pertemuan antara perwakilan nasabah dan pihak Bank BRI. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak mencapai beberapa kesepakatan, termasuk komitmen bank untuk menyelesaikan persoalan dana yang dicairkan tanpa izin serta menjamin transparansi dalam proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Dugaan Penyalahgunaan Data
Koordinator aksi, Aminro, mengungkapkan bahwa sejak Juli 2024, sejumlah nasabah mengalami pencairan dana tanpa sepengetahuan mereka. Dugaan penyalahgunaan data ini baru terungkap setelah para korban menerima pemberitahuan dari bank terkait tagihan pinjaman yang tidak pernah mereka ajukan.
"Kami tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba muncul tagihan. Ini jelas merugikan dan harus diusut tuntas," tegas Aminro.
Selain dugaan keterlibatan oknum bank, nasabah juga menyoroti kemungkinan adanya campur tangan pihak lain, termasuk pejabat Desa Serimulya, Kecamatan Pampangan. Pejabat desa tersebut diduga memalsukan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang menjadi syarat pencairan dana.
"Jika benar ada pemalsuan SKU, berarti ada keterlibatan pihak lain di luar bank. Kami meminta kepolisian mengusutnya secara transparan," ujar Koordinator Lapangan, M. Amin.
Dukungan dari Raden
Aksi ini turut mendapat perhatian dari Umar Hendri, yang akrab disapa Raden. Sebagai calon anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Partai Kebangkitan Bangsa, ia menyatakan akan mengawal penyelesaian kasus tersebut.
"Jika warga dizalimi, maka saya juga merasa demikian. Pampangan adalah bagian dari diri saya, dan saya tidak ingin masyarakat di sini mengalami ketidakadilan," kata Raden.
Ia juga menilai langkah manajemen BRI yang telah memecat oknum karyawan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan data sebagai bentuk ketegasan dalam menangani persoalan ini.
"Pemecatan terhadap oknum yang menyalahgunakan data nasabah adalah langkah tegas dari BRI, sekaligus memenuhi salah satu tuntutan nasabah. Namun, persoalan lain yang terindikasi melanggar hukum harus tetap diproses. Kami yakin Polres OKI akan bertindak sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya.
Sikap dan Tindakan BRI
Pimpinan Cabang BRI Kayuagung, Syafrizal, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan kasus ini ke Polres OKI dan masih menunggu hasil penyelidikan.
Setelah melakukan mediasi dengan masyarakat Kecamatan Pampangan dan Pangkalan Lampam, pihak BRI menyampaikan beberapa hal:
1. BRI memastikan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap prosesnya.
2. BRI telah mengambil langkah tegas terhadap pihak internal yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk pemecatan. Tindak lanjut hukum akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Untuk korban yang telah terverifikasi, BRI telah melakukan penyelesaian dan pengembalian dokumen jaminan warga yang menjadi korban penyalahgunaan kredit.
4. Dalam operasionalnya, BRI menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta kebijakan Zero Tolerance terhadap setiap pelanggaran.
Selain itu, BRI juga meminta maaf kepada 13 warga yang terdampak dalam kasus ini. Bank berjanji akan memulihkan nama baik para nasabah yang terkena dampak serta akan memproses hukum oknum pegawai yang terbukti bersalah.
"Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang di masa depan, agar masyarakat, khususnya di Kecamatan Pampangan dan Pangkalan Lampam, tetap merasa nyaman menjadi nasabah BRI," kata Syafrizal.( Mas Tris)
