 |
OKI, transkapuas.com – Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyoroti rencana digitalisasi pengelolaan dana desa yang tengah digulirkan oleh Pemkab OKI. Mereka mengingatkan, langkah tersebut jangan sampai menjadi beban tambahan bagi desa-desa terpencil yang masih kesulitan akses internet.
"Kami mendukung penuh digitalisasi untuk transparansi dana desa. Namun, faktanya, di OKI masih banyak desa yang jangankan mengakses aplikasi digital, sinyal telepon saja susah. Jangan sampai ini malah menyulitkan kepala desa," ujar Wandriansya, perwakilan MPG OKI, Jumat (21/3/2025).
Wandriansya menegaskan, digitalisasi tidak boleh sekadar menjadi jargon. Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan infrastruktur penunjang, mulai dari pemerataan jaringan internet, pelatihan digital bagi aparat desa, hingga alokasi anggaran khusus.
"Dalam catatan kami, masih banyak desa yang harus menginput data secara offline. Akibat internet macet, input data sering harus dilakukan langsung di Dinas PMD. Dampaknya, pencairan dana bantuan kerap tidak serempak," paparnya.
Ia juga berharap Pemkab OKI benar-benar turun langsung melihat kondisi riil desa-desa. "Digitalisasi harus berdampak nyata, bukan hanya enak diucapkan tapi pahit dirasakan oleh masyarakat desa," tegasnya.
Bupati Muchendi: Digitalisasi untuk Transparansi dan Efisiensi
Menanggapi hal tersebut, Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan dana desa merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan mencegah penyelewengan anggaran.
"Digitalisasi adalah upaya mewujudkan pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan efisien. Namun kami juga memahami tantangan di lapangan. Kami akan pastikan sarana pendukungnya tersedia," ujar Muchendi, seperti dikutip dari kanal resmi Dinas Kominfo OKI, Kamis (20/3/2025).
Bupati Muchendi juga mengingatkan seluruh kepala desa agar tetap amanah dalam mengelola dana desa sesuai peraturan. "Kita semua punya batas masa jabatan. Dana desa harus dikelola sebaik mungkin demi kemaslahatan masyarakat," pesannya.
DPMD OKI Pastikan Infrastruktur Penunjang Siap
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) OKI, Ari Mulawarman, turut menanggapi kekhawatiran tersebut. Ia memastikan pihaknya akan memfasilitasi infrastruktur pendukung digitalisasi.
"Kami sadar masih ada desa yang terisolir. Karena itu, kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperluas jaringan internet, serta memberikan pelatihan digital bagi perangkat desa," jelas Ari.
Ari juga menyebutkan, total Dana Desa 2025 untuk 314 desa di OKI mencapai Rp290 miliar. Dana tersebut akan disalurkan dua tahap langsung ke rekening kas desa, dengan prioritas program seperti penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, percepatan desa digital, hingga pembangunan berbasis padat karya tunai.
"Kami ingin semua desa siap menyongsong era digital, bukan sekadar untuk pelaporan, tetapi juga demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa," pungkasnya.( Mas Tris)
