 |
| Caption : karikatur ini menampilkan wartawan yang di halangi oleh gerbang bertulisan " Siklik Kominfo OKI. Sementara pihak pemerintah disambut masuk visual ini terkesan pilih kasih. |
OKI, transkapuas.com – Dugaan praktik pilih kasih di tubuh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ogan Komering Ilir (OKI) mencuat ke permukaan. Pasalnya, sejumlah wartawan menilai kerja sama media tahun ini hanya berpihak pada kelompok tertentu yang dekat dengan pemerintahan.
Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Kominfo OKI, Naintina Septi Sari Dewi SKM . MM. menegaskan bahwa media atau pihak-pihak yang belum terdaftar dalam sistem Siklik Kominfo OKI tidak akan mendapatkan peluang kerja sama.
“Bagi yang seharusnya bisa mendaftar di Siklik Kominfo OKI, namun hingga saat ini belum terdeteksi atau belum terdaftar oleh tim programmer, jangan berharap tahun ini bisa mendapatkan kerja sama,” kata Sari kepada wartawan, Rabu (19/3/2025) di ruang redaksi Kominfo OKI.
Menurutnya, pembaruan sistem pendataan kerja sama media melalui platform digital Siklik bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Namun, pernyataan tersebut justru mendapat sorotan tajam dari kalangan wartawan. Mereka mempertanyakan objektivitas sistem tersebut, lantaran diduga hanya mengakomodasi media yang memiliki kedekatan politik dengan penguasa, rezim Muchendi Supri.
"Kalau bukan dari tim pemerintahan Muchendi Supri, jangan harap dapat kerja sama. Media independen gigit jari, sementara yang dekat dengan kekuasaan mulus jalannya," ungkap Trisno Okonisator, wartawan transkapuas.com biro OKI.
Trisno menilai kebijakan Kominfo OKI berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam hubungan pemerintah dan pers. Ia menuding kerja sama media kerap dijadikan alat politik oleh pihak-pihak tertentu untuk membunuh lawan politik.
“Jangan jadikan media sekadar corong kekuasaan. Pemerintah seharusnya bersikap netral, menghargai independensi pers, bukan hanya memberi ruang bagi yang satu barisan saja,” tegasnya.
Trisno juga mengajak insan pers di OKI untuk tidak bergantung pada kerja sama semacam itu.
“Wartawan harus tetap kritis. Lebih baik menjaga marwah profesi daripada ikut-ikutan jadi alat kepentingan politik, apalagi direzim Muchendi Supri saat ini " tandasnya.( mas Tris)
