 |
| Caption : salah satu mobil warga air Sugihan ,terperosok masuk dalam parit . |
OKI , transkapuas.com – Hujan deras yang melanda Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, dalam beberapa hari terakhir memperburuk kondisi infrastruktur jalan. Jalan utama yang menjadi akses vital masyarakat kini berubah menjadi kubangan lumpur, menghambat aktivitas ekonomi warga setempat.
Warga Desa Simpang Heran dan Kertamukti mengungkapkan keluhan mereka kepada media Trans Kapuas, kemarin Senin ( 26/01).Dalam laporan tersebut, mereka meminta perhatian serius dari pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak parah selama bertahun-tahun. Kondisi ini dinilai semakin memperburuk kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Ketua Pusat Riset Kebijakan dan Pelayanan Masyarakat (PRISMA), Salim Kosim, mengecam keras Pemerintah Kabupaten OKI atas lambannya penanganan masalah ini. “Jalan rusak di Air Sugihan bukan hanya soal ketidaknyamanan. Ini adalah bukti nyata kegagalan pemerintah dalam melayani rakyat,” tegas Salim didampingi Rahmat Sutjipto dalam siaran persnya, Senin(27/1).
PRISMA juga mencurigai adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran infrastruktur. Mereka mendesak dilakukan audit investigasi yang transparan serta pemberian sanksi tegas kepada pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, PRISMA meminta pemerintah segera memperbaiki jalan secara menyeluruh dan membangun sistem drainase yang memadai agar permasalahan serupa tidak berulang.
Salim menilai kerusakan jalan di Air Sugihan bukan hanya sekadar masalah infrastruktur, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan. “Jika tuntutan kami tidak segera direspons, kami tidak segan menggelar aksi demonstrasi besar,” ancamnya.
Kerusakan jalan di Air Sugihan menjadi potret miris tata kelola pembangunan daerah di Indonesia. Ketersediaan infrastruktur yang memadai adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kegagalan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dasar ini dinilai sebagai bentuk pengingkaran terhadap amanah rakyat.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata Pemerintah Kabupaten OKI untuk segera menyelesaikan masalah tersebut sebelum situasi semakin memburuk.
Namun upaya konfirmasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten OKI hingga berita ini diterbitkan menemukan jalan buntu. Telepon seluler Kepala Dinas Man Winardi dan Sekretaris PUPR disaat dihubungi tidak dapat dihubungi. Konon kabarnya kedua pejabat instansi infrastruktur daerah ini kerap mengganti nomor ponsel.
Dampak fungsi kemitraan selama ini berlangsung tidak baik ini telah berlangsung sejak beberapa tahun belakangan yang berdampak pada mandulnya informasi publik yang semestinya wajib disediakan oleh Dinas PUPR itu sendiri.( Mas Tris)
