 |
| Caption : H. Welly Tegalega SH. |
OKI, transkapuas.com - Dalam satu dekade terakhir, pembinaan dan kaderisasi olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dinilai mengalami stagnasi. Kondisi ini memicu keprihatinan berbagai pihak karena amanah organisasi untuk memajukan dunia olahraga daerah dianggap tidak berjalan.
Bahkan, Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musyorkab), yang seharusnya menjadi momentum revitalisasi organisasi, dinilai hanya formalitas tanpa hasil konkret.
“KONI OKI seolah menjadi milik pribadi, bukan lagi lembaga yang fokus pada pembinaan olahraga. Banyak pengurus yang terlihat hanya mengejar honorarium bulanan tanpa mengutamakan prestasi,” ungkap H. Welly Tegalega, SH, seorang aktivis politik dan olahraga yang pernah menjadi pengurus KONI OKI pada era Juni Alfan Sabtu (18/01) pada media transkapuas.
Welly menyoroti lemahnya kaderisasi di tubuh KONI dan cabang olahraga (cabor). Ia mengungkapkan banyak ketua cabor yang bertahan hingga lebih dari satu dekade, tetapi gagal membawa prestasi di ajang seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab).
“Jika sebuah cabor gagal meraih medali dalam ajang besar, secara etika ketuanya harus malu. Mereka perlu introspeksi dan memberi kesempatan kepada kader baru untuk memimpin,” tegasnya.
Ia juga mengkritik proses pemilihan ketua cabor yang dianggap hanya formalitas dan tidak demokratis. “Ketua cabor yang terpilih harus bertanggung jawab atas kinerja cabangnya, bukan sekadar menjadikan posisi tersebut sebagai jabatan tanpa tanggung jawab,” tambah Welly.
KONI OKI menghadapi tantangan besar untuk berbenah, terutama dalam memperbaiki kaderisasi dan memastikan program pembinaan berjalan sesuai visi. Hal ini menjadi semakin mendesak menjelang pemilihan Ketua KONI OKI pada 26 Januari 2024 mendatang, yang kabarnya hanya akan diikuti oleh satu calon.
Welly juga menyoroti potensi pelanggaran dalam sistem kaderisasi KONI yang dapat mencederai legitimasi pemilihan Ketua KONI. “Jika proses ini cacat hukum, maka kepercayaan terhadap organisasi akan semakin menurun, meskipun yang terpilih adalah trah penguasa bupati terpilih,” pungkas Welly yang sehari hari berpenampilan sederhana dan merakyat.( mas Tris)
