 |
| Caption : Kadinkes Pemkab OKI ,Iwan Setiawan ( pakai kaca mata ,red) saat menghadapi pendemo di kantor dinas kesehatan. |
OKI, transkapuas.com – Dugaan korupsi anggaran Belanja Barang dan Jasa di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi sorotan tajam. Dalam aksi unjuk rasa pada Selasa (14/01/2025), Ikatan Mahasiswa Ogan Komering Ilir (IMOKI) menyerahkan "makanan bergizi" secara simbolis kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) OKI, sebuah sindiran agar institusi tersebut segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran.
Pengamat hukum, Yadi Hendri Supriyadi, SH, menyebut aksi simbolis tersebut merupakan bentuk kritik atas lambatnya penanganan kasus. “Ini adalah ujian awal bagi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) yang baru. Jika ia dapat menunjukkan keberanian dan profesionalisme, hal ini bisa menjadi momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujar Yadi.
Yadi menjelaskan, dugaan korupsi ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Selatan, yang mencatat pelampauan anggaran sebesar Rp 383 juta pada Dinkes OKI. Selain itu, pengadaan barang seperti mesin fogging senilai Rp 1,2 miliar dan alat USG dua dimensi seharga Rp 1,5 miliar dianggap terlalu fantastis.
“Langkah awal yang harus diambil adalah memeriksa Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas yang terkait. Jangan biarkan kasus ini berlarut-larut, karena menyangkut uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pelayanan kesehatan,” tegas Yadi.
Ia menambahkan, jika Kejari OKI tidak segera bertindak, hal ini dapat menciptakan preseden buruk terhadap kredibilitas lembaga penegak hukum. Transparansi dan komunikasi kepada publik, menurut Yadi, adalah langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
IMOKI, dalam aksinya, menyampaikan harapan agar Kejari OKI mampu membuktikan keberpihakannya pada keadilan. "Pemberian ‘makanan bergizi’ ini adalah pesan simbolis. Ini bukan hanya kritik, tetapi juga harapan agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” kata salah satu perwakilan IMOKI.
Yadi pun menekankan, langkah tegas dari Kejari OKI dapat menjadi cerminan dari komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi. “Ini bukan hanya ujian bagi Kasi Pidsus, tetapi juga ujian moral bagi Kejaksaan Negeri OKI secara keseluruhan,” tutup Yadi.
Kasus ini menjadi perhatian publik, khususnya masyarakat Kabupaten OKI, yang menanti gebrakan nyata dari Kejari dalam menegakkan keadilan. Kini, publik menantikan respons tegas dari Kasi Pidsus yang baru menjabat dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anggaran besar tersebut.( Mas Tris)
