 |
| Keterangan gambar : Atas kantor dinas pendidikan OKI. Bawah : Kantor dinas pemuda dan olahraga OKI |
OKI, transkapus.com -Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah mengungkapkan temuan terkait dugaan pelanggaran dalam pengelolaan belanja hibah di tiga Dinas di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang menimbulkan kontroversi. Temuan BPK RI menunjukkan indikasi ketidakpatuhan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan dana hibah, yang dapat melanggar Undang-Undang Keuangan Negara.
Berdasarkan rekomendasi BPK RI, Bupati OKI diminta untuk memerintahkan kepala dinas terkait untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam penyaluran hibah, serta melakukan evaluasi terhadap laporan penggunaan hibah. Selain itu, kepala dinas yang bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran diminta untuk menyusun dokumen NPHD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Organisasi Masyarakat Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumsel (SPM) yang dipimpin oleh Yovi Mettha, menanggapi kasus ini dengan menyoroti pentingnya langkah cepat dan tepat dalam memperbaiki sistem pengelolaan belanja hibah guna menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik.
"Saya menekankan perlunya tindakan segera dari Pemerintah Kabupaten OKI untuk memperbaiki sistem pengelolaan belanja hibah demi menjaga integritas dan kredibilitas dalam pengelolaan keuangan publik," kata Yovi.
M Salim Kosim dari pusat riset kebijakan dan pelayanan masyarakat ( Prisma) juga menyatakan keprihatinannya terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Pemkab OKI, yang dianggap mengorbankan pembayaran pihak ketiga demi mencapai status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal ini disebut sebagai faktor yang menyebabkan tiga dinas terlibat dalam masalah pengelolaan keuangan negara. M Salim menegaskan pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik sebagai langkah mendesak untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.tutur Salim dengan nada sedih.
"Kedua pihak, baik Yovi Mettha maupun M Salim Kosim, menyoroti bahwa dugaan pelanggaran dalam pengelolaan belanja hibah di Pemerintah Kabupaten OKI harus direspons dengan rekomendasi perbaikan dan peningkatan pengawasan. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik sebagai langkah krusial untuk memulihkan kepercayaan masyarakat," Pungkas keduanya. ( mas Tris)
