.jpeg) |
| Foto: Kantor Bupati kabupaten OKI, Sumsel |
OKI, transkapuas.com - Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten OKI dipertanyakan setelah hasil audit yang mencengangkan. Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 menemukan berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Diantara temuan tersebut adalah penyusunan laporan keuangan yang belum memiliki kebijakan akuntansi, pengelolaan pajak hotel, hiburan, restoran, dan BPHTB yang belum tertib, serta pengelolaan retribusi daerah pada Dinas PUPR dan DLH yang juga belum tertib. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dalam penganggaran belanja, penetapan dan pembayaran TPP ASN, dan realisasi belanja barang dan jasa di beberapa SKPD.
Tokoh Masyarakat Pantai Timur, Drs Sang Dewi Rusmin Nuryadin, menyatakan keheranannya terkait predikat WTP yang diterima Kabupaten OKI meskipun banyak temuan dan rekomendasi dari audit BPK. Ujar politisi Pan ini .
Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Publik OKI, Alifiah, yang menduga bahwa predikat tersebut mungkin tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.
Alifiah meminta pihak terkait untuk menyelidiki dengan cermat pengelolaan keuangan di Kabupaten OKI tanpa terkecuali, demi menjaga kepercayaan masyarakat.
"Jangan membodohi masyarakat dengan fakta yang terbalik," tegasnya.
"Keberhasilan Kabupaten OKI dalam meraih predikat WTP selama 13 kali berturut-turut kini dipertanyakan, dan masyarakat serta pihak terkait meminta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik," pungkas Ali.( mas Tris)
.jpeg)
