Pontianak, transkapuas.com ,- Kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD Organda Provinsi Kalimantan Barat dengan tema "Kolaborasi Organda Sebagai Pilar Transportasi Darat Meningkatkan Ekonomi Kalbar" , pelaksanaan ini di laksanakan di Hotel Borneo Pontianak, Pada Selasa 09/07/2024.
Pelaksanaan ini dibuka oleh PJ Gubernur Kalbar yang diwakili Kadis Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat , di hadiri oleh Sekjen DPP Organda, Peserta Musda IX Organda Kalbar, Pengurus Organda Kalbar dan tamu yang lainnya.
Agus Kurnadi terpilih menjadi Ketua DPD Organda Provinsi Kalimantan Barat , dan mengatakan bahwa akan meningkatkan koordinasi kolaborasi dengan Instansi pemerintah dan mitra kerja seperti Pertamina, Jasa Raharja Putra Serta Pihak - pihak SPBU dengan pihak investasi, dengan pihak perhubungan dan Dispenda.
"karena kita juga ada bapak program untuk kedepannya dengan masalah perizinan masalah kikir kita yang masih belum selesai masalah regulasi terhadap itu juga kan itu masalah odol ya itu sampai sekarang dari periode itu belum clear ya jadi kita tetap akan memperjuangkan anggota-anggota kita terus kita juga lagi mengajukan perubahan penghapusan untuk biaya rumah bentuk untuk kendaraan khusus anggota organza itu yang program yang dekat sini kita akan kita jalankan" ungkap Agus Kurnadi.
Dalam penertiban masalahnya, masalah parkiran lancar. Ya kalau masalah tronton itu tadi yang pernah tadi siang Kabupaten Kubu Raya itu cuma tadi dijawab sama Pak Sekretaris kita bahwa untuk urusan Proton itu bukan bergabung dalam organisasinya.
Itu hanya saja untuk anggota kita ada juga mungkin sekitar 10% dari pengusaha yang penonton itu masih ada juga terus bergabung dengan kita Nah kita juga sudah diarahkan bahwa setiap pengusaha itu wajib memiliki tempat parkir atau workshop.
Nah di manapun dia dapat berusaha jadi itu yang juga bagian dari perizinan di tempat service juga sama itu untuk hal yang pertama yang belum selesaikan sebelum kemarin kita sempat audiensi sama PJ Gubernur ya permohonan kita kemarin masalah penghapusan denda pajak penghapusan bentuk kendaraan truk, terus tidak mengisyaratkan kita sebagai salah satu syarat untuk membayar pajak karena mengingat pajak ini bukan hanya untuk kepentingan pengurusan perizinan kami juga ingin menyangkut kepada Pendapatan asli daerah.
Jadi sampai saat ini informasi dari Dispenda bahwa sampai Juni ini pendapatan asli daerah kita baru mencapai 40% jadi itu yang beliau sampaikan ke kita jadi itu menjadi perhatian kita untuk menggerakkan semua anggota organda yang merasa belum bayar pajak.
Kita mengajak bukan berarti kita tidak mau karena regulasi aturan yang membuat kendala jadi kita sampai audiensi sama Pak PJ Gubernur minta bantuan supaya ini segera terealisasi.
"Harapan Kita tentu ini semua bisa berjalan sesuai harapan pemerintah mendapatkan apa pajak yang sesuai dengan yang ada terus kita juga bisa mengurus administrasi kita kita berjalan sesuai dengan aturan biasa sehingga kedepannya kita tidak ada lagi, permasalahan-permasalahan yang bersifat administrasi kalau bersifat teknis itu sifatnya ya tergantung kepada situasi ya jadi itu yang saya sampaikan," tutupnya.
Rizka Arabia Wulandari
