.jpeg) |
| Foto: Kepala BKSDM Witarso kabupaten Sintang |
Sintang, transkapuas.com - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sintang telah resmi mendapatkan laporan tertulis dari Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen Sintang terkait dengan permasalahan oknum sopir ambulance RSUD Sintang yang nakal.
Sebagaimana diketahui oknum sopir tersebut seenaknya minta tambahan biaya untuk mengantarkan Jenazah bayi, kakek serta neneknya ke kampung halaman yakni Desa Nanga Mau, Kecamatan Kayan Hilir.
Karena permintaan sopir tidak dikabulkan maka sang kakek dan nenek yang menggendong jasat cucunya turun dan pulang menggunakan mobil rental.
Surat resmi yang disampaikan pihak RSUD berisikan menonaktifkan oknum tersebut dan tidak lagi menjadi sopir ambulance. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala BKSDM Witarso pada media ini Kamis, (18/7/2024).
“Kemarin saya sudah didatangi oleh direktur rumah sakit bersama pejabat teknis di bawahnya. Menyampaikan terkait dengan kasus yang viral,” beber Witarso.
Ada surat tertulis dari rumah sakit terkait dengan pemberhentian sementara dari jabatan sopir dari yang bersangkutan. Menjadi staf administrasi untuk sementara ini.
“Status ASN untuk sementara masih. Tetapi akan kami tindaklanjuti terkait dengan berkas yang disampaikan oleh rumah sakit. Berkas itu akan kami sampaikan kepada pak Sekda untuk segera dibahas bersama. Dari direktur rumah sakit juga sudah melakukan pembinaan terhadap oknum sopir. Kemudian sudah diberi peringatan. Selanjutnya proses lebih lanjut ditingkat Kabupaten. Kita tunggu saja,” katanya singkat.
Terpisah saat pertemuan klarifikasi di RSUD Ade M. Djoen, Anggota DPRD Sintang Dandan meminta manajemen RSUD tersebut untuk dapat membenahi manajemen agar tak terulang kembali hal serupa.
“Tolong benahi manajemen rumah sakit, ini apalagi ada kejadian seperti itu dan jangan sampai terulang. Kemudian khusus persoalan yang terjadi, kita minta harus cepat diselesaikan biar tidak ada istilah melebar. Karena langkah sudah bagus sudah ada pertemuan kita harap, ada solusinya. Terutama masalah penurunan jenazah karena kota ini beradat, kita minta juga diatur secara adat sesuai tingkatannya,” ucap Sandan.
Kemudian untuk oknum sopir ini kata Sandan diserahkan sepenuhnya kepada pihak rumah sakit.
“Terhadap oknum sopir ambulan kita serahkan sepenuhnya ke rumah sakit terkait disiplinnya sebagai pegawai. Berarti nanti kan ada surat peringatan (123). Kalau sudah sering kejadian tinggal nanti pihak rumah sakit,” ujar Sandan.
Jika pihak rumah sakit sudah mengeluarkan SP 1-3 tidak diindahkan dan RSUD tidak mampu membina tinggal serahkan saja ke BKD urusan kepegawaiannya.
“Saya pikir perlu juga merevisi Perbup. Apalagi ini masalah BBM tinggi. Perlu juga biar tidak ada lagi oknum sopir nakal. Kalau perlu Perbup itu direvisi sesuai kondisi BBM. Apalagi kalau tidak mengisi BBM di SPBU. Misal habis di jalan. Harga tetap beda. Saya juga menyarankan perbup itu tolong direvisi sesuai kondisi sekarang saya pikir Perbup itu sudah lama. Biar tidak menimbulkan persoalan kedepannya,” tegasnya.
Penulis: Susianti
