Sekadau, transkapuas.com - Meningkatnya kasus demam berdarah (DBD) yang dialami anak-anak membuat pihak Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Sekadau bersinergi melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), Sekadau pada hari Rabu, 1 November 2023.
Saat diwawancarai, Direktur RSUD Kabupaten Sekadau, Tanjung Harapan menyikapi kasus peningkatan demam berdarah saat ini. Ia menyampaikan jumlah tamu yang berkunjung lebih dari 100 orang.
"Menyikapi kasus peningkatan demam berdarah saat ini. Ia menyampaikan jumlah tamu yang berkunjung lebih dari 100 orang. Perbulan Oktober saja terdata ada 70 an kasus," ungkapnya.
Beliau juga mengatakan Pihak RSUD telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan fogging ke sekolah-sekolah serta mendata, pengecekan anak dan lingkungan sekolah.
"Pihak RSUD juga telah bekerjasama dengan dinas kesehatan untuk melakukan Fogging ke sekolah-sekolah serta mendata dan mengecek anak serta lingkungan sekolah," ucapnya.
Ia berharap DBD pada anak segera ditangani dan menggerakkan PSN untuk mencegah kenaikan kasus. Kita juga mendorong setiap petugas puskesmas, rumah sakit agar memberantas jentik di rumah-rumah dan lingkungan ,terutama penampungan air.
Kepala dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Henry Alpius mengungkapkan kasus DBD saat ini memang terjadi kenaikan sehubungan dengan peningkatan curah hujan namun kita sudah antisipasi.
Untuk itu lanjut dirinya, kita melaksanakan program PSN dan telah melakukan fogging seluruh kasus yang tinggi, di lingkup sekolah.
"Tadi juga baru melaksanakan program pencegahan DBD di sekolah-sekolah, kami lihat anak, lingkungan sekolah banyak terjadi kasus." jelasnya.
Terkait curah hujan yang terus meningkat, Kepala Dinkes menghimbau masyarakat supaya lebih kearah kebersihan lingkungan dan PSN.
Dinas juga mengajak anak sekolah SD maupun SMP mencegah terjadinya demam berdarah agar mereka waspada terutama memperhatikan rumah bebas jentik.
"Disamping pelayanan-pelayanan, kita tinjau kesiapan puskesmas dan rumah sakit karena belum ada obat spesifik. Nah, Pemerintah daerah sifatnya membantu menurunkan gejala saja." tukas Henry Alpius saat diwawancarai di RSUD. (Tim/dn)
