 |
| Foto: Harianto, anggota DPRD kabupaten Sekadau |
SEKADAU, TRANSKAPUAS.COM - Keamanan memberikan sesuatu yang sangat krusial, apapun yang di lakukan oleh pemerintah tidak faedahnya jika situasinya tidak kondusif, maka dari itu keamanan bukan hanya tanggung jawab TNI -Polri saja tapi menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa.
"Kalau tidak aman bagaimana bisa membangun, investor bis masuk untuk menanamkan modal di suatu daerah apabila wilayah tersebut tidak kondusif," kata Harianto salah seorang anggota DPRD kabupaten Sekadau kepada media ini, Rabu (14/06/2023) melakukan pesan singkatnya usai menghadiri kegiatan Focus Grup Diskrifsion kemarin.
Menurut Sioti sapaan sehari-harinya keamanan itu terwujud dari kesadaran kita masing-masing, terutama penyebabnya menerima informasi yang salah, tanpa adanya cros cek, kemudian munculnya sifat iri dengki kepada satu kelompok atau etnis, ini juga bisa menjadi pemicu konflik. Jadi,salah satu cara mencegah terjadinya konflik tentu dari para tokoh masyarakat yang selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, peka terhadap lingkungan dimana kita tinggal.
"Cek kebenaran semua informasi yang kita terima, benar atau salah, terkadang informasi yang diberikan bisa saja sifatnya provokatif, Jadi saring semu informasi yang kita dapat," pesan Sioti.
Sementara itu Wakil bupati (Wabup) Sekadau Subandrio SH.MH membuka kegiatan Focus Group Diskripsion (FGD) atau pencegahan konflik sosial bersama Kapolres Sekadau dan Dandim 1204 Sanggau-Sekadau pada, Selasa (13/06/2023) di aula Hotel Vinca Borneo.
Dalam sambutannya Wabup mengatakan, faktor keamanan merupakan modal utama dalam pembangunan.Sebab menurut dia, jika kondisi suatu daerah tidak aman maka investor tidak akan mau menanamkan modalnya di daerah konflik.
"Investor tak akan mau menanamkan modalnya di wilayah konflik" kata Wabup.
Mengenai dia, konflik memang ada juga beberapa penyebab.Tapi faktor penyebab terjadinya konflik biasanya adalah persoalan ekonomi atau kesejahteraan. Karena kalau masyarakat kita ekonominya sejahtera konflik pasti berkurang.Di Sekadau sambung Subandrio,sejak dimekarkan tahun 2003 tak pernah ada konflik SARA. Karena kita pada umumnya masih satu keturunan dan peran tokoh masyarakat masih sangat sentral.
"Saya juga berharap kalau ada masalah harus diselesaikan secara berjenjang (RT/RW, kemudian tingkat Desa, dan tingkat kecamatan," kata Suban.(sy).
