 |
| Foto: Gedung DPRD kabupaten Sekadau yang dipasang garis polisi |
Sekadau, transkapuas.com - Pascademo ricuh yang terjadi Kamis, 25 Mei 2023, garis polisi membentang di depan Kantor DPRD Kabupaten Sekadau, Jumat, 26 Mei 2023. Puing kaca berserakan dan tanaman di sana menjadi rusak.
Liri Muri dari Fraksi Hanura menyampaikan duka cita atas kejadian yang menimpa Kantor DPRD Kabupaten Sekadau. Di mana situasi memanas dengan aksi pelemparan batu ke Kantor DPRD Kabupaten Sekadau.
"Saya secara kelembagaan sangat mengapresiasi, tapi mereka (massa) salah langkah dalam hal menuntut hak. Oleh sebab itu pesan saya kepada masyarakat, tuntutlah hak dengan jalan yan semestinya, ditempuh dengan benar," ujar Liri yang didampingi Yodi Setiawan, Bambang Setiawan, dan Sekretaris DPRD Sekadau, Nurhadi, saat konferensi pers, Jumat, 26 Mei 2023.
Kemudian pihaknya akan melakukan langkah preventif menyikapi situasi tersebut. "Saya juga berpesan kepada Bapak Kapolres dan jajarannya supaya kantor kami kalau di-police line, police line semua. Jangan separuh di-police line. Tidak ada api menyala kalau tidak ada yang menghidupkannya," kata Liri.
"Oleh sebab itu kepada masyarakat yang melakukan anarkis juga kita harus bersikap bijak. Mungkin mereka tidak gila melakukan anarkisme sembarangan karena itu saya garis koordinasi Forkopimda dalam mengurus Sekadau ini berjalan dengan maksimal," lanjut Liri.
Liri juga meminta hal ini ditindaklanjuti apalagi masalah tersebut sampai ke Polda. Mengenai tambang, kata Liri, ada aturannya seperti tertuang di Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
"Emas ini termasuk mineral. Coba dikaji aturan itu. Kami siap memfasilitasi semua karena kami didelegasikan oleh masyarakat banyak untuk mewakili mereka," ucap Liri.
Mengenai aksi demo yang sempat memanas hingga terjadi perusakan Kantor DPRD Kabupaten Sekadau, Liri mengaku kecewa. Namun, menurutnya hal itu terjadi tentu ada sebab dan akibatnya.
"Kita memang harus melakukan tindakan preventif dalam hal membentuk suatu tim untuk mencari fakta-fata yang sebenarnya apa sih sehingga ini terjadi," ungkapnya.
Liri mengatakan, masyarakat kerja (menambang) emas dimulai sejak puluhan tahun lalu. "Dari tahun 60-an. Kalau persoalan (lingkungan) rusak, sudah banyak yang rusak. Kenapa tidak ditangkap?. Oleh sebab itu, perbedaan ini harus kita sampaikan kepada publik. Bagaimana menyatukan perbedaan tersebut supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali," paparnya.
"Untuk kasus perusakan atau tindakan anarkisme itu bukan ranah anggota DPRD. Kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum," sambungnya.
Terkait informasi atau pemberitaan yang menyebutkan anggota DPRD tidak berada di tempat saat demo, Liri memberikan penjelasan. Alasannya, kata Liri, pertama pada 22-25 Mei 2023 ada kegiatan Bimtek anggota DPRD.
"Itu sudah ada jadwalnya dan tidak bisa ditawar. Sungguh pun demikian, ada kami beberapa orang di tempat saat demo berlangsung," tegas Liri.
Liri berharap, masalah ini dapat diselesaikan dengan hati jernih dan kepala yang dingin sehingga kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari.
"Kenapa saya katakan menyelesaikan masalah ini dengan hati jernih dan kepala yang dingin? Karena kita mendekati pesta demokrasi, pemilu yang tidak lama lagi dan saat ini prosesnya sedang berjalan," tutur Liri.
Untuk itu, ia mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama menciptakan situasi kondusif. Ia juga berpesan kepada masyarakat utuk santun dan tertib dalam menyampaikan aspirasi.
"Rakyat harus santun, tertib karena persoalan mencari makan tidak harus kasar. Bisa dikoordinasikan. Sekali lagi jangan sampai kejadian ini terulang kembali," pintanya.
"Kepada aparat penegak hukum harus siap siaga 24 jam karena kantor ini (DPRD) milik negara bukan milik kami pribadi. Ini milik negara tolong seperti mengamankan Kantor Bupati begitu juga mengamankan Kantor DPRD ini. Saya kecewa di situ. Jujur saya kecewa," tutupnya. (Sy)
