Sekadau, transkapuas.com - Wakil bupati (Wabup) Sekadau, Subandrio membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022 di Aula lantai II kantor bupati Sekadau, Rabu (21/9/2022).
Rakor tersebut di prakarsai oleh Badan Pusat Statistik kabupaten Sekadau dan dihadiri oleh unsur Forkompinda, dan ikuti oleh para kepala SKPD, Camat se-kabupaten Sekadau, kepala desa dan petugas pendataan sosial ekonomi tahun 2022.
Dalam sambutan tertulisnya, Wabup berharap, sistem penyempurnaan data bersifat adaptif, tepat sasaran dan berbasis data kepada target penerima manfaat untuk menghapus kemiskinan yang ekstrim.
Resosek adalah sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri dari profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan basis data di tingkat desa.
Resosek merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan satu data untuk menuju kesejahteraan sosial di Indonesia.
"Dengan data tunggal pemerintah dapat melaksanakan program secara terintegrasi," kata Suban sapaan akrabnya.
Wabup mengatakan, kunci suksesnya Regsosek adalah kesadaran dan keterlibatan semua pihak serta elemen masyarkat.
Wabup juga berharap, melalui rakor ini semua camat dan kades serta semua pihak yang hadir bisa mendukung dan mengawal proses regsosek sehingga dapat menghasilkan data yang akurat.
"Di kabupaten Sekadau, basis satu data dapat dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan strategis guna mendorong visi misi serta program unggulan yaitu IP3K," pungkas wabup.
Sementara itu kepala Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Sekadau Leila Ayu Zanaria.SE dalam paparannya mengatakan,bahwa Regsosek adalah upaya pemerintah untuk membangun daya kependudukan tunggal atau satu data dengan menggunakan data tunggal, dengan begitulah pemerintah dapat melaksanakan berbagai program secara terintegrasi, tidak rimpang tindih. Dan lebih efesien.
"Data tunggal dapat digunakan untuk penanganan korban bencana atau bencana akibat perubahan iklim secara cepat," katanya.
Sebagai contoh waktu penanganan dampak wabah covid-19, dari pelajaran ini kita sangat membutuhkan data tunggal yang betul-betul akurat.
"Misalnya data tentang jumlah penduduk yang bekerja di sektor UMKM,serta jumlah pekerja informal, atau jumlah pekerja yang di berhentikan," terangnya.
Sebagai informasi, petugas BPS akan melakukan pendataan sosial ekonomi dengan pengumpulan data mulai 15 Oktober sampai 14 November 2022.
Metode pengumpulan dilakukan secara menyeluruh dari rumah ke rumah (Dor to dor) dengan melibatkan 325 petugas dengan 15 orang instruktur dan mahasiswa dengan melibatkan perangkat desa setempat. (Sy)
