Sekadau, transkapuas.com - Rapat paripurna ke V masa persidangan ke III untuk mendengarkan Pendapat Akhir (PA) 7 dari 8 fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.
Rapat paripurna tersebut di pimpin oleh ketua DPRD Radius Efendy didampingi oleh Handi wakil ketua dan Zainal wakil ketua, Kamis (14/07/2022) di ruang sidang kantor DPRD kabupaten Sekadau.
Dalam pembukaan ketua DPRD Radius Efendy mengatakan, bahwa pembahasan LKPj tahun 2021 sudah sesuai mekanisme yang berlaku.
"Pembahasan dan LKPj bupati tahun 2021 sudah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, makanya hari bisa dilanjut dengan PA,"kata Radius
Kesempatan pertama untuk menyampaikan PA-nya adalah partai Demokrat yang disampaikan oleh Moloy ,dalam paparannya fraksi ini mengapresiasi kinerja pemerintah daerah kabupaten Sekadau yang mana selama ini telah berhasil menghentikan penyebaran covid-19 di kabupaten Sekadau.
"Sesuai pertimbangan seluruh anggota fraksi, maka fraksi kami menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
tentang LKPJ bupati tahun 2022 menjadi Peraturan Daerah (Perda),"katanya.
Sementara itu yang mendapat giliran kedua adalah fraksi partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) namun lagi-lagi fraksi ini mangkir sejak PU sampai PA. Sehingga fraksi ini tidak menyampaikan PA.
Kemudian yang mendapat giliran kedua adalah fraksi Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dibacakan oleh Bambang, dalam PA-nya fraksi ini masih menekankan agar Pendapat Asli Daerah.(PAD) tetap harus di carikan potensinya agar bisa meningkat di tahun-tahun ke depan.
Karena menurut fraksi moncong putih dengan naiknya PAD bisa menjadi modal untuk kemajuan daerah.
"PAD bisa menjadi modal untuk kemajuan daerah, makanya sangat penting instansi terkait mencari trobosan untuk menggali potensi yang ada,"sarannya.
Fraksi ini juga setuju agar Raperda tentang LKPj menjadi Perda LKPj.
Sementara itu fraksi Golongan Karya (Golkar) yang dibacakan oleh Matius Candra Dawi, fraksi ini menyarankan agar dalam APBD tahun berikutnya dapat Berjalan dengan baik,.maka setiap harus membuka rencananya kerja yang baik dan tepat sasaran.
Tujuannya tentu agar agar apa yang di rencana dalam anggaran di SKPD masing-masing harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Sesuai hasil kesepakatan seluruh anggota fraksi Golkar, maka fraksi.kami setuju agar Raperda LKPj menjadi Perda,"kata Dawi.
Sementara itu fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyatakan menerima agar Raperda LKPj bisa di sahkan menjadi Perda.
"Kami dari fraksi PAN menerima agar Raperda LKPj tahun 2021 disahkan menjadi Perda LKj,"kata Herman.
Sementara itu giliran fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda) yang dibacakan oleh Harianto, fraksi ini juga mengapresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan Raperda LKPj bupati tahun anggaran 2021,sehingga hari ini bisa paripurna kan kembali' untuk mendengarkan PA fraksi.
"Fraksi kami bisa menerima agar Raperda LKPj tahun anggaran 2021 bisa disahkan menjadi Perda LKPj tahun 2021," katanya.
Fraksi Gerindra oleh Harianto, mengapresiasi kepada semua pihak, hinga pembahasan Raperda tersebut bisa selesai.
"Fraksi kami bisa menerima dan menyetujui agar Raperda LKPj bisa disajikan menjadi Perda," ucapnya.
Sementara itu giliran fraksi Persatuan yang dibacanya oleh Lorensius Ardi Wiranata, menurut fraksi ini hasil dari pembahasan yang baik menunjukkan keberhasilan yang baik,semua ini berkat kerjasama semua pihak, sehingga Raperda ini di bahas tepat waktu.
Fraksi ini menyarankan agar sumber -sumber PAD perlu ada kajian yang baik untuk mengoptimalkan apa saja potensi daerah yang dapat menambah sumber PAD.
"Agar PAD meningkatkan perlu wadah evaluasi dalam hal pemungutan sumber PAD. Fraksi ini juga minta agar agar pihak terkait melihat sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak berfungsi dengan baik,"sarannya.
Kemudian giliran fraksi Nasdem, yang dibacakan oleh M. Ardiyansyah fraksi ini menilai bahwa selama ini meski Pandemi Covid-19 iklim investasi sangat baik.
Ia juga menyatakan agar pemerintah segera mengamankan langkah strategis dan efisiensi, untuk membenahi ASN pada SKPD agar roda pemerintahan daerah bisa berjalan dengan baik.
Jika roda pemerintahan berjalan dengan baik maka secara otomatis berimplikasi pada lancarnya pembangunan.
"Fraksi ini juga meminta agar pimpinan eksekutif segera membenahi pimpinan SKPD yang ada, agar roda pembangunan berjalan dengan baik,," sarannya.
Hadir pada paripurna tersebut perwakilan dari Kapolres, sejumlah kepala SKPD, dan para undangan lainnya. (Tim)
