Sekadau, transkapuas.com - Kepala dinas Ketahanan Pangan Pertanian, Perkebunan, Perikanan (DKPP) Drs. Sandae membuka secara resmi kegiatan acara diskusi publik berkabolarasi bersama mendukung pengelolaan dan perlindungan Hutan oleh masyarakat desa dan petani, Selasa (12/07/2022) di salah hotel Sekadau.
Dalam sambutannya saat acara pembukaan ia mengatakan, saat ini kabupaten Sekadau memiliki luas 603,286,48 haktare sementara 29.66 persen atau seluas 179.204.77 hektare merupakan kawasan hutan. Sedangkan penggunaan lain seluas 425,081,71 hektare atau 70,44 persen.
Menurut dia, usaha berbasis lahan sangat rentan dengan berakibat peralihan fungsi hutan. Dari peralihan fungsi hutan berdampak dengan terjadi deforestasi hutan.
Dalam upaya sambung Sandae pengelolaan usaha yang berbasis lahan berkepanjangan perlu dilaksanakan identifikasi dan penetapan terhadap areal konservasi yang perlu di lindungi.
Tahun 2015 dan tahun 2016 dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Sekadau telah mengindentifikasi sekitar 45 hutan adat atau Tembawang di wilayah kabupaten Sekadau yang luasnya kurang lebih 750 hektare.
"Hal ini salah satu bentuk inisiatif pemerintah daerah dalam upaya perlindungan terhadap areal konservasi,"kata Sandae.
Untuk itu ia mengingatkan, agar kolaborasi dan kerjasama antara masyarakat, pemerintah desa dan perusahaan adalah hal yang penting dalam menjamin berkelanjutan hutan adat ini.
Sementara itu ketua SPKS kabupaten Sekadau Bernadus Mokhtar dalam paparannya mengatakan, bahwa kegiatan seperti ini sudah dilakukan selama 2 tahun dan kali ini sudah tahun ke II kita melaksanakan kegiatan ini.
"Banyak manfaat yang di rasakan oleh masyarakat petani. Petani punya komitmen untuk menjaga hutan, karena menjaga hutan sebagai bentuk Kepsek kita terhadap generasi berikutnya," kata Mohtar.
Supaya lanjut dia, kita bisa meningal hutan demi kelangsungan hidup generasi muda,karena manusia tidak bisa hidup tanpa hutan, makanya SPKS punya komitmen untuk menjaga hutan adat.
Tahun ini kata dia lagi targetnya desa Mondi, kini tinggal di diskusikan kembali seperti apa mekanismenya nanti, karena itu wilayah PT.Agro maka kita minta perusahaan mendukung. Sedangkan jika masuk wilayah kerja perusahaan lain, maka mereka juga seyogyanya mendukung kegiatan pelestarian hutan adat ini.
"Kita minta PT. Agro Andalan dan PT. MPE juga mendukung untuk wilayah Seberang Kapuas dan wilayah Engkersik,"pintanya.
Kita sudah ada contoh yakni hutan di desa Setawar yang belum lama ini sudah di deklarasikan bersama beberapa waktu lalu.
Kemudian acara dilanjutkan dengan diskusi dengan beberapa kepala desa dan BPD dari desa Mondi.
Tampak hadir, Kabid Perkebunan Irfan Nurpatria, PLH kades Mondi dan anggota BPD serta seluruh pengurus SPKS kabupaten Sekadau serta SPKS dari Bandung, serta perwakilan dari perusahaan, yakni PT. Agro Andalan dan perwakilan dari PT.MPE. (Tim)
