Jakarta, transkapus.com - Panja Komisi IV DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat, Panja kali ini mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat dengan Dirjen Perkebunan, Kementan RI dan Dirut BPDPKS terkait permasalahan mengenai pengelolaan sawit rakyat untuk mendapat masukan terhadap program pengembangan sawit rakyat di Ruang kerja komisi IV Komplek Senayan Jakarta pada Selasa, (12/04/2022).
Dalam kesempatan itu BPDPKS menyampaikan sepanjang awal berdirinya tahun 2015 – 2021 BPDPKS sudah menghimpun dana sebesar Rp 137,283 Triliun yang kemudian di salurkan melalui program sebagai berikut, sebanyak Rp 110,05 Triliun (80,16 persen), untuk subsidi biodiesel tahun 2015-2021, sebesar Rp 6,59 triliun (4,8 persen), untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun 2015-2021, sebesar Rp 389,3 miliar untuk program penelitian dan pengembangan tahun 2015-2021, sebesar Rp 199,01 miliar untuk program pengembangan SDM tahun 2015-2021, sebesar Rp 21,1 Miliar untuk program Sarana dan Prasarana 2021 dan sebesar Rp 318,5 miliar untuk program promosi serta advokasi dan kemitraan sawit.
Perkebunan kelapa sawit rakyat dengan luas lahan 6.8 juta hektar atau sekitar 41 persen dari luas total perekebunan kelapa sawit nasional yang berjumlah 16,3 juta hektar; memiliki peranan yang strategis dalam keberlanjutan
industri kelapa sawit nasional.
Sebagai salah satu Anggota Panja Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat, Yessy Melania, S.E Legislator Dapil KalBar II Fraksi Partai NasDem menyampaikan beberapa catatan terkait persoalan yang dialami petani sawit rakyat.
Srikandi partai NasDem itu menyampaikan bahwa dirinya sering menerima aspirasi saat turun ke daerah pemilihan dari pekebun atau petani sawit rakyat.
Point pertama Yessy menyampaikan terkait keterwakilan dalam komite pengarah.
“Keterlibatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat penting dan harus ada. Karena selama ini permasalahan terkait legalitas lahan, tumpang tindih lahan dan masuknya lahan sawit dalam kawasan hutan perlu diberikan solusi dan penyelesaian. Saya kira kehadiran Menteri KLHK dalam Dewan Pengarah atau Komite Pengarah menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan lahan.” Ungkap wanita berdarah Dayak itu.
Pada point kedua, Yessy menyampaikan, terkait Penguatan Dana Peremajaan Sawit Rakyat banyak diteriakan dan dibutuhkan dilapangan. Sebab dana sekarang 30jt/ha sangat jauh dari harapan dan belum cukup memenuhi kebutuhan petani sawit. Dirinya juga menyampaikan layaknya besaran Dana PSR minimal 50-60 jt/ha bagi keberlanjutan dan kesejahteraan petani sawit bahkan keberhasilan peremajaan sawit rakyat dilapangan.
“Saya meminta Dirjen Perkebunan dan Dirut BPDPKS merasionalisasi anggaran PSR tersebut segera,” pinta Yessy
Yessy juga meminta keterwakilan Asosiasi dan Perkumpulan petani sawit rakyat mendapat prioritas untuk menjadi narasumber utama dalam rapat bersama komite pengarah dalam membahas alokasi anggaran. Selama ini 5 narasumber utama banyak diisi oleh pengusaha kaya, cobalah kedepan para asosiasi atau perkumpulan petani sawit diprioritaskan terlibat 2-3 orang untuk mewakili aspirasi petani sawit rakyat dan pekebun kecil dari daerah.
Pada point terakhir, wakil rakyat dari Dapil KalBar II itu mendorong proporsi atau alokasi anggaran dana BPDPKS difokuskan untuk Petani Sawit Rakyat. Karena menurutnya melihat dari data alokasi anggaran BPDPKS yang sudah berjalan hampir 80% untuk subsidi biodisel alokasi untuk pengusaha yang sudah kaya. 20% saja anggaran BPDPKS yang digunakan atau dikembalikan untuk kepentingan petani sawit rakyat.
“Tentu tidak adil itu, saya meminta kedepan diubah alokasinya. Harusnya 40-50% dana BPDPKS untuk Petani Sawit Rakyat karena 41% lahan pertanian kelapa sawit dari petani sawit rakyat secara nasional. Ya harus dikembalikan lagi danannya untuk kesejahteraan mereka,”ujarnya.
Yessy juga menyinggung minimnya support Dana BPDPKS bagi Perbaikan Sarana dan Prasarana di daerah.
“Lihat saja jalan-jalan disekitar kebun sawit pada rusak dan butuh perhatian. Minta tolong diberikan perhatianlah itu. Termasuk sarana bagi petani sawit rakyat seperti alat pertanian, angkutan, dll. Dana Promosi, Edukasi, dan Bimtek itu juga perlu ditingkatkan guna keberlanjutan pengelolaan dan pengembangan Sawit Rakyat.” pintanya.
Dirinya percaya jika alokasi dana BPDPKS baik dan berpihak pada petani sawit rakyat dan pekebun lokal. Program Peremajaan Sawit rakyat dapat berjalan baik dilapangan dan masyarakat mendukung penuh program ini.
“Jadi mohon diperhatikan petani dan pekebun sawit rakyat kita,” ucap Yessy seraya mengakhiri.
Sumber: https://fokusberitanasional.net/yessy-minta-dana-psr-ditingkatkan-rp-50-60-jt-ha-untuk-kesejahteraan-petani-sawit-rakyat-dan-keberlanjutan-sawit-nasional/
